Jika raja bahasa Inggrisnya adalah king, dan Ratu adalah queen maka apakah kamu sudah tahu bahasa Inggris dari istilah-istilah dalam pemerintahan? Jika belum, yuk kita pelajari bersama dalam artikel ini!
Sebelumnya, apakah kamu sudah tahu apa yang dimaksud dengan pemerintahan? Dalam bahasa Inggris pemerintahan disebut dengan government, yang berasal dari bahasa latin gobernare atau greek kybernan yang artinya adalah mengendalikan.
Berdasarkan pengertian tersebut, government diartikan sebagai organisasi dari orang-orang yang memiliki kekuasaan. Contohnya adalah presiden (president). Lalu, apa saja istilah pemerintahan lainnya dalam bahasa Inggris? Let’s scroll down!
Dewan Perwakilan: Representative Council
Pasti kamu sudah tidak asing dengan istilah pemerintahan DPR, DPD, dan DPRD. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat dalam bahasa Inggris adalah Regional Representatives Council. DPR memiliki tiga fungsi di pemerintahan, di antaranya adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
DPD atau Dewan Perwakilan Daerah dalam bahasa Inggris adalah House of Representatives yang berfungsi dalam tiga hal, yaitu fungsi legislasi, fungsi pertimbangan, dan fungsi pengawasan. Sementara itu, DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bahasa Inggris adalah Provincial Legislatives Council juga memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
Kementerian: Ministry
Kementerian adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk bidang administrasi umum di pemerintahan. Kementerian di Indonesia dalam bahasa Inggris di antaranya adalah Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia; Coordinating Ministry for Human Development and Culture Affairs of the Republic of Indonesia; Coordinating Ministry for Maritime and Investments Affairs of the Republic of Indonesia; Coordinating Ministry for Political, Legal, and Security Affairs of the Republic of Indonesia; Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia; Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia; hingga Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia atau Menteri Pertanian Republik Indonesia.
Akuntabilitias: Accountability
Akuntabilitas atau accountability adalah istilah pemerintahan yang mungkin sering kamu dengar dalam manajemen pengelolaan suatu organisasi. Akuntabilitas terkait erat dengan suatu keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Amandemen: Amendment
Amandemen merupakan istilah pemerintahan yang merujuk pada perubahan dokumen atau catatan resmi. Pada umumnya perubahan amandemen ini adalah perubahan perundang-undangan negara.
Contoh amandemen dalam hal konstitusional misalnya adalah peranan Presiden (President). Tujuan dilakukan amandemen ini yaitu untuk melakukan perbaikan atau menyempurnakan dokumen sehingga dapat mencapai tujuan nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Birokrasi: Bureaucracy
Penulisan birokrasi biasanya kerap salah ditulis dalam bahasa Inggris seperti birocrachy. Padahal, kosakata yang benar adalah bureaucracy.
Birokrasi merupakan sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai peraturan untuk mengorganisir suatu pekerjaan. Pegawai yang menjadi bagian dari birokrasi ini disebut sebagai bureaucrats.
Demokrasi : Democracy
Demokrasi merupakan kebebasan politik yang bebas dan setara.
Selain demokrasi, kamu juga akan mengenal sistem pemerintahan lainnya seperti sistem pemerintahan presidensial, parlementer, semi presidensial, komunis, dan liberal.
Kebijakan: Policy
Mungkin kosakata ini sudah sering kamu dengar. Kebijakan atau policy merupakan konsep atau pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.
Istilah ini kerap diterapkan dalam sektor pemerintahan, organisasi, maupun swasta.
Kedaulatan: Sovereignity
Secara etimologis, kedaulatan berasal dari bahasa Arab ‘Daulat’ yang artinya kekuasaan atau dinasti pemerintahan. Sedangkan artinya dalam bahasa latin adalah tertinggi dari kata ‘Supremus’. Jadi, kedaulatan adalah istilah pemerintahan yang berarti kekuasaan tertinggi suatu negara yang tidak terletak di bawah kekuasaan negara lain.